˜ Kesehatan
Dalam rangka peningkatan kualitas dan kesehatan
penduduk, pemerintah Nagari Muaro Bodi telah menggalakkan pelaksanaan program
keluarga berencana. Sosialisasi dan peningkatan program keluarga berencana
terus dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai kegiatan seperti program
penyuluhan keluarga berencana bagi pasangan usia subur (PUS) yang baru,
pencegahan dan pengaturan jarak kelahiran bagi mereka dan program-program lain.
Selain itu pemerintah menyediakan alat kontrasepsi dan pe;layanan KB secara
gratis atau Cuma-Cuma bagi penduduk Rumah Tangga Miskin.
Tingginya angka
kematian ibu, bayi dan balita diduga disebabkan oleh banyak faktor. Faktor utama
adalah ISPA, tetanus dan kekurangan gizi. Faktor lain adalah faktor lingkungan
dan prilaku penduduk dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan sewaktu hamil dan
melahirkan , seperti pola makanan , jarak kelahiran dan jumlah anak.
Di Nagari Muaro
Bodi , jumlah tenaga medis yang tersedia , ibu yang mendapat pelayanan
kesehatan dan jumlah ibu yang ikut Keluarga Berencana dapat dilihat pada tabel
berikut ini :
Jumlah
Tenaga Medis
|
No.
|
Tenaga Medis
|
Jumlah
|
|
1
|
Dokter Umum
|
1
|
|
2
|
Bidan Desa
|
2
|
|
3
|
Mantari Kesehatan
|
1
|
|
4
|
Dukun Beranak Terlatih
|
1
|
Jumlah
Ibu yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan
|
No.
|
Uraian Kegiatan Kesehatan
|
Jumlah
|
Persentase
|
|
1
|
Ibu hamil yang menjalani pemeriksaan
|
54
|
100 %
|
|
2
|
Ibu hamil yang mendapatkan imunisasi
|
23
|
100 %
|
|
3
|
Jumlah ibu melahirkan dengan dokter
|
12
|
15 %
|
|
4
|
Jumlah ibu melahirkan dengan bidan
|
45
|
85 %
|
|
5
|
Jumlah ibu melahirkan dengan dukun
|
-
|
0 %
|
|
6
|
Jumlah ibu melahirkan yang meninggal
|
-
|
0 %
|
Jumlah Ibu yang ikut Keluarga Berencana (KB)
|
No.
|
Golongan Umur Ibu
|
Jumlah
|
Persentase
|
|
1
|
Peserta KB golongan Umum
|
187
|
33.65 %
|
|
2
|
Ibu yang umur 20 tahun
|
23
|
4.30 %
|
|
3
|
Ibu yang umur 21 – 30
|
98
|
20.76 %
|
|
4
|
Ibu yang umur 31 – 41
|
124
|
23.39 %
|
|
5
|
Ibu yang umur 41 tahun ke atas
|
34
|
14.32 %
|
|
6
|
Ibu yang tidak ikut KB
|
35
|
3.58 %
|
|
Jumlah Total
|
401
|
100 %
|
˜ Bidang Ekonomi
1.
Mengembangkan
system ekonomi kerakyatan yang bertumpu kepada potensi wilayah dan sumber daya
manusia yang dimiliki
2.
Menciptakan
pertumbuhan ekonomi secara bersama
3.
Mengembangkan
iklim persaingan yang sehat dan menghindari berbagai bentuk distorsi pasar yang
dapat merugikan masyarakat
4.
Meningkatkan
pembinaan dan pemberdayaan usaha kecil, menengah dan koperasi dalam bidang
pemasaran akses terhadap sumber daya modal
5.
Mengembangkan
produk yang berorientasi pasar nasional dan global sesuai dengan keunggulan
kompetitif yang dimiliki
6.
Mengembangkan
system industry, perdagangan dan investasi dalam rangka memacu pertumbuhan
ekonomi nagari secara berlanjutan
7.
Menciptakan
kesempatan kerja dan berusaha bagi segenap rakyat dan menghapuskan segala
bentuk deskriminasi
8.
Mengembangkan
segala milik Negara secara efisien , transparan dan professional terutama usaha
– usaha yang berkaitan erat dengan menyediakan fasilitas public.
9.
Mengembangkan
hubungan kemitraan antara pengusaha kecil, menengah, koperasi dan badan usaha
kecil nagari lainnya dalam rangka memperkuat struktur ekonomi nagari.
10. Mengembangkan system ketahanan pangan yang berbasis
pada keanekaragaman sumber daya pangan dan kuantitas yang ditumbuhkan pada
tingkat harga yang terjangkau dengan memperhatikan pendapatan nagari.
11. Mengembangkan defersifikasi pertanian yang berbasis
teknologi kimia dan biologi yang ramah lingkungan.
12. Memberdayakan dan meningkatkan posisi tawar petani
melalui berbagai program pembinaan dan mengakseskan mereka kepada sumber
permodelan dan pemasaran
13. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan sumber daya energy
14. Menggali potensi sumber daya alam dan lahan secara
optimal sesuai dengan daya dukung yang ada.
15. Mengembangkan kebijakan pertanahan guna meningkatkan
pemanfaatan secara adil, transparan dan produktif dengan mengutamakan hak – hak
rakyat local, termasuk hak ulayat dan masyarakat adat, berdasarkan tata ruang
wilayah.
16. Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui bimbingan
teknis sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.
17. Mempercepat proses pengentasan kemiskinan dan
mengurangi angka pengangguran melalui keterpaduan (sinergis) antara lembaga terkait.
18. Pengembangan dan pengelolaan pengairan.
19. Menyediakan sarana dan prasarana umum.
20. Mengembangkan efektivitas ekonomi masyarakat sebagai
basis pendapatan asli Negara.
